Selasa, 1 Oktober 2013 Eksekutif dan Legislatif Sepakati Rp 10 Miliar Untuk Pengadaan Bibit Karet Masuk APBD 2014 Tanpa Pembahasan

MALINAU – Nota pengantar rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2013, mendapat beragam catatan dari anggota DPRD Malinau. Kritik dan saran tersebut diberikan melalui fraksi-fraksi dalam pemandangan umum DPRD.

Namun menurut Ketua DPRD Malinau Pdt Martin Labo MTh MSi, catatan tersebut merupakan cara DPRD melihat prioritas pembangunan, mengaitkannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan realita di masyarakat. Caranya, melihat prioritas utama diatas segala prioritas dengan kegiatan maupun program yang langsung meningkatkan pendapatan rakyat petani.

“Sebagian besar masyarakat Kabupaten Malinau adalah petani, khususnya difokuskan pada jalan usaha tani dan bibit. Itu sebetulnya yang menjadi perbedaan pandangan. Ya, kalau dikatakan perbedaan, implementasinya juga ada pendekatan,” terang Pdt Martin Labo saat dikonfirmasi terkait dengan ketegasan dewan.

Dijelaskan politisi dari Partai Golkar ini, perbedaan pandangan tersebut yakni jika eksekutif melihat ada hal-hal lain yang bersifat fisik yang mesti diselesaikan atau dituntaskan dalam tahun ini. Sedangkan anggota dewan berpikir, untuk kegiatan fisik itu sekalipun ditunda penyelesaiannya tidak akan mempunyai dampak yang lebih besar ke depan daripada menunda merespon kebutuhan riil masyarakat tani. “Disitu sebetulnya perbedaan sub-sub pandangannya kalau tiba pada bagaimana penjabarannya pada angka-angka. Itu memang terjadi perdebatan yang sangat tajam. Tetapi akhirnya tetap dilakukan solusi yang baik,” imbuh Martin Labo.

Sambungnya lagi, angka-angka yang mau dibagikan itu memang sedikit. Sementara hal yang penting untuk dibiayai tidak bisa dicover semua. Sehingga muncul kesepakatan lain yang sebetulnya merupakan bagian dari keputusan saat ini. “Atas usul dari Pak Bupati, memutuskan suatu jumlah, Rp 10 miliar untuk pengadaan bibit yang nantinya formalnya masuk APBD murni 2014 mendatang sampai kepada perencanaannya secara matang termasuk RKA-nya,” ungkapnya.

Keputusan ini diambil, tegas Martin Labo, menampung desakan anggota dewan. Begitu diputuskan pada anggarannya Nopember mendatang, maka SKPD sudah berjalan untuk merespon semangat serta gairah para petani di 5 kecamatan di Kabupaten Malinau.

“Nilai yang diminta anggota dewan waktu itu hanya Rp 12 miliar. Untuk 5 kecamatan ini, untuk menanam karet. Namun akhirnya, disepakati Rp 10 miliar tapi dananya tidak ada dalam APBD-P 2013. Formalnya disepakati, namun sepakat untuk tidak dibahas, tetapi sudah otomatis sudah masuk dalam APBD 2014. Sehingga pada saat diputuskan APBD 2014 pada Nopember tahun ini, SKPD terkait sudah melaksanakan segala persiapan yang dibutuhkan. Harus sudah berjalan pada bulan Januari 2014,” pungkasnya.